Setelah berbulan-bulan melakukan penyelidikan, KPK resmi menetapkan Kabiro Perencanaan Kemenpora, Deddy Kusdinar sebagai tersangka. Siapa sebenarnya pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan proyek mercu suar tersebut?

Kegiatan Pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) ini menganut konsep kontrak tahun jamak (multiyears contract). Kementerian Keuangan sendiri sudah menyetujui proyek ini berdasarkan surat S-SS3/MK.2/2010 tertanggal 6 Desember 2012 yang diteken saat itu oleh Direktur Jendral Anggaran Kemenkeu, Anny Ratnawati.

Total biaya keseluruhan yang tercantum di dalam surat tersebut adalah Rp 1.175.320.006.00.

Nah, dalam kopian surat yang didapatkan detikcom, Rabu (25/7/2012), Menpora selaku Pengguna Anggaran dan Sesmenpora selaku Kuasa Pengguna Anggaran ditegaskan untuk bertanggungjawab terhadap pelaksanaan anggaran. Hal ini seperti tertuang dalam Pasal 9 UU No 17/2003 mengenai keuangan negara dan Pasal 1 angka 19 UU No 1/2004 soal Perbendaharaan Negara.

Salah satu point yang ditekankan dalam surat itu adalah, Menpora selaku Pengguna Anggaran diwajibkan untuk menjaga kelancaran dan kualitas hasil kegiatan yang dilakukan secara multiyears contract.

Deddy yang dalam proyek ini ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen juga pernah melapor kepada Menpora perihal proses tender. Setelah KSO Adhi Karya dan Wijaya Karya menjadi pemenang, Deddy pun menyurati Menpora melalui Sesmenpora.

Intinya untuk meminta ditetapkan dua kontraktor itu sebagai pemenang. Deddy merujuk pada Keppres No 80/2003 yang mengatur bahwa Pejabat yang berwenang menetapkan penyedia barang/jasa di atas Rp 50 miliar adalah menteri.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng menegaskan proses perencanaan dan pelaksanaan pusat olahraga di Hambalang, Bogor, telah sesuai prosedur. Bila ditemukan penyimpangan, siapa pun harus bertanggung jawab.

"Kami semua mengikuti prosedur-prosedur yang sudah berlaku. Jadi program ini sudah berlanjut sejak 2003 karena itu ada perencanaan-perencanaan dan ada perubahan-perubahan sehingga ada proses yang merupakan pengembangan dari apa yang sebelumnya dilakukan," kata Andi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/6) lalu.

Ia juga menegaskan, anggaran multiyears (tahun jamak) untuk proyek ini sudah disetujui DPR. "Kami ikuti apa yang sudah dilakukan penambahan baik dari Rp 150 miliar, kemudian Rp 400. Kemudian multiyearsnya juga begitu. Kami dapatkan persetujuan, kami sampaikan ke DPR. Setahu saya kami ikuti prosedur-prosedur yang berlaku," kata Andi.




Similar Threads: