Selamat membaca!!

Laporan wartawan Tribunnews.com, Samuel Febriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Untuk memeriksa seorang Kepala Daerah, aparat penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan, harus mengajukan permohonan ke Presiden, hal itu sesuai dengan Undang-undang Pemerintah Daerah Nomor 32 tahun 2004.

Namun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesian Coruption Watch (ICW), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, menilai ketentuan tersebut telah menghalang-halangi proses pemberantasan korupsi di Indonesia.

Untuk itu, mereka hari ini, mengajukan uji materi terhadap ketentuan tersebut yang termakhtub di dalam Pasal 36 ayat 1, 2, 3, 4, 5, UU Pemda Tahun 2004, ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kepolisian, dan kejaksaan, kalau melakukan pemeriksaan terhadap kepala daerah harus seijin Presiden, sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak. Ini menghambat pemberantasan korupsi," tutur aktivis ICW, Emerson Junto, kepada wartawan selepas memasukan gugatan di MK, Rabu (28/9/2011).

Menurut aktivis ICW lainnya, Danang Widoyoko, dalam kesempatan yang sama mengatakan dalam kondisi nyata di daerah, kerap kali, proses pemeriksaan terhadap kepala daerah yang diduga kasus korupsi, tertunda karena aparat kepolisian, dan kejaksaan mengaku belum menerima izin dari Presiden.

Hal itu menurutnya, memunculkan rasa curiga masyarakat, apakah memang belum ada izin dari Presiden terhadap seorang kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi, atau ada praktik kong-kalikong untuk menghentikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan kepala daerah bersangkutan.

"Ini ga pernah jelas, di Setneg (Sekretariat Negara), siapa yang bertanggung jawab tidak jelas. Ada banyak pihak yang ijinnya dikeluarkan dan tak pernah keluar sampai SP3, ini menjadi rumor politik yang berkembang, kepala daerah harus masuk Demokrat," katanya.

Sementara menurut Kuasa Hukum pemohon, Alvon Kurnia Palma, mengatakan adanya ketentuan tersebut telah bertentangan dengan konstitusi UUD 45, yaitu Pasal 24 Ayat 1, 27 Ayat 1, 28 D Ayat1, 28 I Ayat2. "Ketidakpastian pemberian ijin ada diskriminasi warga negara, toh ga ada perbedaan antara maling ayam dengan kepala daerah maling uang negara. Maling ayam tak perlu minta ijin kenapa kepala daerah diberlakukan seperti itu, ini menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat," katanya.

Untuk itu pihaknya meminta MK untuk membatalkan keberadaan pasal tersebut dari UU Pemda. Pemohon gugatan ini tercatat atas nama, Feri Amsari, Teten Masduki, Zainal Arifin Mochtar Husein, dan ICW. Mereka memasukan gugatan ke MK sekitar pukul 12.00 WIB.


...semoga info tentang "Prosedur Izin Presiden untuk Memeriksa Kepala Daerah Digugat" bermanfaat untuk anda...

Similar Threads: